Soal TWK Integritas: Contoh dan Pembahasan Tiap Pilihan

Integritas adalah satu dari lima topik TWK. Soalnya bisa berbentuk situasi (hadiah dari rekanan, keputusan yang menyangkut keluarga) atau definisi istilah antikorupsi. Artikel ini membahas empat rumusan hukum dan empat contoh soal dengan pembahasan tiap pilihan. Soal disusun untuk latihan; bukan soal ujian asli dan bukan bocoran.

Posisi Integritas di TWK

TWK terdiri atas 30 soal dengan nilai maksimal 150 dan ambang batas 65. Jawaban benar bernilai 5, salah atau kosong 0, sehingga pilihan yang “cukup baik” tetap nol. Untuk integritas, Kepmenpan RB No. 406 Tahun 2026 merumuskan tujuannya: mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional.

Konsep Inti: Empat Rumusan Hukum

Istilah	Rumusan inti	Dasar
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lain), di dalam atau luar negeri, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dianggap suap bila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.	UU 20/2001, Pasal 12B ayat (1) dan penjelasannya
Pelaporan gratifikasi	Ketentuan di atas tidak berlaku jika penerima melapor ke KPK (ayat (1)); laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima (ayat (2)).	Pasal 12C ayat (1) dan (2)
Konflik kepentingan	Kondisi pejabat yang punya kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam menggunakan wewenang, sehingga memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan. Pejabat wajib memberitahukan kepada atasannya.	UU 30/2014, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 43 ayat (2)
Nepotisme	Perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum dan menguntungkan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.	UU 28/1999, Pasal 1 angka 5

Rp10.000.000 pada Pasal 12B ayat (1) hanya menentukan siapa yang membuktikan: penerima (nilai Rp10.000.000 atau lebih) atau penuntut umum (lebih kecil). Itu bukan batas aman.

Langkah Menjawab

Tandai istilah hukum: hadiah, jabatan, keluarga, wewenang.
Cocokkan dengan rumusan pasal, bukan dengan perasaanmu tentang tindakan yang “paling baik”.
Coret pilihan yang benar tetapi menjawab pertanyaan lain; periksa angka dan kata seperti “wajib” atau “paling lambat”.

Soal 1 — Gratifikasi

Seorang pegawai negeri menerima paket wisata dari rekanan yang sedang mengikuti proses pengadaan di unitnya. Menurut Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap pemberian suap apabila …
A. berbentuk uang tunai dan diterima di dalam negeri
B. diminta sendiri oleh penerima kepada pemberi
C. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
D. nilainya Rp10.000.000 atau lebih
E. disertai surat perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima

Jawaban: C. Pasal 12B ayat (1) memakai dua syarat sekaligus: berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

A. Salah. Penjelasan pasal memaknai gratifikasi secara luas, bukan hanya uang, di dalam maupun di luar negeri.
B. Salah. Rumusan pasal tidak menyebut permintaan penerima sebagai syarat.
C. Benar, sesuai bunyi pasal.
D. Salah. Rp10.000.000 hanya membagi beban pembuktian antara penerima dan penuntut umum.
E. Salah. Surat perjanjian bukan syarat.

Soal 2 — Pelaporan Gratifikasi

Pegawai pada Soal 1 menyadari paket itu berhubungan dengan jabatannya. Agar ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001 menghendaki penerima …
A. melapor kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima
B. melapor kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak ia dipanggil penyidik
C. menyimpannya dahulu dan melapor hanya bila diperiksa
D. melapor hanya bila nilainya Rp10.000.000 atau lebih
E. membagikannya kepada rekan sekantor

Jawaban: A. Ayat (1): penerima yang melapor kepada KPK dikecualikan dari Pasal 12B ayat (1). Ayat (2): batasnya 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.

A. Benar, sesuai ayat (1) dan (2).
B. Salah. Hitungan dimulai dari tanggal gratifikasi diterima, bukan dari pemanggilan.
C. Salah. Pengecualian hanya untuk penerima yang melapor; pemeriksaan bukan pemicunya.
D. Salah. Pasal 12C tidak memuat batas nilai.
E. Salah. Membagikan gratifikasi tidak dikenal sebagai pengecualian.

Soal 3 — Konflik Kepentingan

Seorang kepala seksi harus memutuskan permohonan izin yang diajukan perusahaan milik kakak kandungnya. Menurut Pasal 43 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, yang wajib ia lakukan adalah …
A. memutuskan sendiri dengan lebih teliti dan terbuka
B. memberitahukan kepada atasannya
C. meminta bawahannya memutuskan atas namanya
D. memutuskan sendiri, lalu melapor setelah izin terbit
E. menunggu laporan warga sebelum mengambil sikap

Jawaban: B. Hubungan dengan kerabat dan keluarga termasuk latar konflik kepentingan (Pasal 43 ayat (1) huruf b), dan ayat (2) mewajibkan pejabat memberitahukan kepada atasannya.

A. Salah. Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan menetapkan atau melakukan keputusan.
B. Benar. Setelah itu keputusan ditetapkan oleh atasan pejabat atau pejabat lain sesuai peraturan (Pasal 42 ayat (2)).
C. Salah. Pasal 42 ayat (2) menyerahkan keputusan kepada atasan pejabat atau pejabat lain menurut peraturan, bukan bawahan yang bertindak atas nama pejabat itu.
D. Salah. Memutuskan sendiri melanggar Pasal 42 ayat (1); keputusan akibat konflik kepentingan juga dapat dibatalkan (Pasal 45 ayat (2)).
E. Salah. Warga berhak melapor (Pasal 44), tetapi kewajiban memberitahu ada pada pejabat itu sendiri.

Soal 4 — Nepotisme

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999, setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara disebut …
A. kolusi
B. gratifikasi
C. korupsi
D. nepotisme
E. diskresi

Jawaban: D. Rumusan di soal adalah definisi nepotisme.

A. Salah. Kolusi (angka 4) adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
B. Salah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
C. Salah. Angka 3 menyebut korupsi sebagai tindak pidana menurut peraturan tentang tindak pidana korupsi, bukan rumusan di soal.
D. Benar. Kuncinya “keluarganya dan atau kroninya”.
E. Salah. Diskresi (UU 30/2014, Pasal 1 angka 9) adalah keputusan atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret saat peraturan tidak mengatur atau tidak jelas.

Kesalahan Umum

Menyamakan gratifikasi dengan uang atau suap otomatis. Ada dua syarat di Pasal 12B ayat (1), dan Pasal 12C memberi jalan keluar lewat pelaporan.
Mencampur istilah yang mirip. Kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan konflik kepentingan punya rumusan sendiri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah soal integritas TWK sama dengan TKP?

Tidak. TKP menilai tiap pilihan 1 sampai 5; TWK memberi 5 untuk satu jawaban benar dan 0 untuk yang lain. Gaya TKP ada di materi TKP.

Apakah ambang batas 65 pasti sama pada seleksi berikutnya?

Belum tentu. Angka itu untuk seleksi 2026; ambang SKD ditetapkan menteri, jadi cek pengumuman resmi.

Apakah Pasal 2 dan 3 UU Tipikor di buku lama masih dipakai?

Tidak. Pasal 622 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), sebagaimana diubah UU No. 1 Tahun 2026, mencabut Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 11, dan 13 UU No. 31 Tahun 1999 saat KUHP berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 12B dan 12C tidak termasuk.

Belajar Lanjut

Ringkasan lima topik ada di materi TWK dan soal lintas topik di contoh soal TWK. Pilar negara dilatih lewat soal TWK Pancasila dan TWK UUD 1945; hak dan kewajiban warga negara ada di Soal TWK Peran Warga Negara.

Untuk mengukur kesiapan SKD, Tryout SKD Kedinasan menyediakan 110 soal TWK, TIU, dan TKP dengan simulasi CAT dan laporan nilai per komponen.

Sumber

Keputusan Menteri PANRB Nomor 406 Tahun 2026 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2026 (JDIH Kemenpan RB).
UU Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 12B, 12C, Penjelasan Pasal 12B ayat (1)); UU Nomor 28 Tahun 1999 (Pasal 1 angka 3 sampai 5); UU Nomor 30 Tahun 2014 (Pasal 1 angka 9 dan 14, Pasal 42 sampai 45): peraturan.go.id, dicocokkan dengan jdih.kemenkeu.go.id.
UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 175 dan UU Nomor 1 Tahun 2026 (perubahan Pasal 622 UU Nomor 1 Tahun 2023): peraturan.go.id.

Soal TWK Integritas: Kejujuran dan Etika Publik